Komisi II DPRD NTB Pastikan Realisasi Hutang Pemprov di bidang Peternakan

0
183

HarianNusa, Mataram – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) menggelar pertemuan dengan mitra kerja dalam hal ini Dinas Peternakan NTB terkait pembahasan LKPJ Gubernur NTB tahun 2022, pada Kamis, 6 April 2023 bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD NTB.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf disela-sela rapat tersebut mengungkapkan, bahwa pertemuan ini merupakan upaya untuk mengecek realisasi pembayaran hutang pemprov NTB di sektor peternakan.

"Kita mengecek soal realisasi pembayaran hutang di sektor peternakan. Yang menyebabkan banyak rekanan yang mempertanyakan. Kemarin bahkan di 30 persen masih banyak yang belum dibayar padahal sudah ada alokasi anggaran," ujarnya.

Bahkan pembayaran itu seluruhnya direncanakan tuntas pada Juli mendatang semua hutang di APBD murni dan baru sisa di APBD Perubahan tahun 2022 lalu akan dikonsolidasi melalui Perkada juga pergeseran program 2023 untuk mengakomodir hutang 2022.

"Belum lagi 70 persen dari murni. Ini kami catat datanya dan ternyata ada sekitar 10 miliar yang tahun lalu tidak terbayar menjadi hutang pemrov di sektor peternakan. Kami minta harus segera direalisasikan dan janjinya pada bulan Juli ini semua rampung. Nah itu belum yang perubahan sekitar 2 miliar," ujarnya.

Ia berharap agar hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang karena dapat mengganggu pelayanan.

"Dari hasil komunikasi dengan Dinas Peternakan sudah teralokasi 8 miliar rupiah untuk pembayaran hutang 2022 ke 2023 yang 70 persen. Sedangkan sisa 2 miliar rupiah di perubahan ini juga diajukan alokasinya di perubahan," tandasnya. (03)

Ket.foto:
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf. (HarianNusa)