HarianNusa, Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat angkat bicara terkait hutang pemerintah provinsi NTB yang akhir-akhir ini ramai diberitakan sejumlah media.
Ramainya pemberitaan hutang Pemprov NTB tersebut disinyalir bermuatan politik. PKS sendiri beranggapan bahwa hal ini adalah sesuatu yang biasa mengingat ini tahun politik. Masa jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Zul-Rohmi akan berakhir September 2023 mendatang.
“Pasti dalam perspektif kami bahas tentang issu yang muncul. Lebih kami baca sebagai warna-warna saja tidak pada tindakan politik langsung. Kami sudah fair bahwa akan ada persoalan-persoalan hukum yang akan dikaitkan dengan issu politik,” ungkap Ketua Bidang Politik dan Hukum DPW PKS NTB, Muhammad Ahyar, SH., Jumat, (5/5/23), di Mataram.
Sebagaimana diketahui, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, sudah secara terbuka menyampaikan berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran pada Juli nanti atau menjelang akhir masa jabatan. Oleh karena itu, semua pihak diminta bersabar menunggu hingga masa pembayaran tiba.
Hal ini juga dikonfirmasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB yang memastikan semua kontrak pekerjaan akan dilunasi hingga Juli 2023 mendatang.
“Rekanan semestinya tidak perlu khawatir. Karena setiap kontrak pekerjaan yang sudah terjadi antara perangkat daerah dan rekanan, berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD 2023, pasti akan dilunasi,” kata Kepala BPKAD NTB Drs Samsul Rizal, MM, di Mataram, Kamis lalu (4/5).
BPKAD Provinsi NTB juga telah menyusun timeline pembayaran kontrak pekerjaan yang belum dilunasi.
“Dan perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan timeline itu kami sudah siapkan anggaran untuk melunasinya sampai dengan bulan Juli tahun ini,” katanya.
