Ada Demo, Banyak PNS di Jakarta Pilih WFH Hari Ini
garisberita.com – Demo buruh yang berlangsung di depan kompleks DPR hari ini memicu sejumlah instansi pemerintah untuk memberlakukan Work From Home (WFH) bagi pegawainya. Dua kementerian besar sudah konfirmasi memberlakukan WFH/WFA: Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan bahwa pimpinan unit kerja diizinkan menetapkan skala prioritas dan mengatur WFH jika situasi di lapangan dianggap tidak kondusif. Sementara itu, seorang PNS di Kemendag menyebut bahwa kebijakan hari ini adalah WFA (Work From Anywhere) — pegawai bisa bekerja dari rumah atau kantor — dan jumlah yang masuk kantor memang lebih sedikit dari biasanya karena kedekatan lokasi dengan titik demo.
Surat Edaran DPR dan Imbauan Keamanan bagi ASN
DPR RI juga tidak luput dari langkah antisipatif. Sekretariat Jenderal DPR mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025, yang mengimbau ASN dan tenaga ahli untuk bekerja dari rumah demi kenyamanan dan keamanan.
Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, menegaskan alasan di balik kebijakan ini adalah potensi kepadatan lalu lintas, keterbatasan akses menuju kantor, dan risiko gangguan aktivitas dinas akibat demo di sekitar DPR. Pergeseran tersebut menjadi langkah antisipatif agar keberlanjutan tugas dan fungsi lembaga tidak terganggu.
Dampak & Respon PNS terhadap Kebijakan WFH
Beberapa PNS di Kemendag menyampaikan bahwa kantor terasa kosong, sementara mereka yang tetap datang ke kantor merasa perlu siap menyesuaikan kapan sebaiknya pulang, tergantung situasi di lapangan.
Langkah WFH/WFA ini menjadi strategi adaptif pemerintah untuk menjaga produktivitas tanpa mengorbankan keamanan saat situasi publik sedang dinamis. Monev lintas kementerian menjadi penting agar sistem kerja tetap efisien sekaligus bertanggungjawab terhadap kondisi. Meskipun pemantauan situasi berjalan dari kantor pusat, fleksibilitas tetap diberlakukan.
Rekomendasi Manfaatkan Kebijakan Secara Optimal
1. Bagi PNS: Terapkan Home Office Profesional
PNS sebaiknya tetap menjaga produktivitas dengan dukungan komunikasi jarak jauh, dan tetap siaga jika harus ke kantor.
2. Bagi Instansi Pemerintah: Evaluasi Secepatnya
Lakukan post-event review: apakah WFH efektif tetap produktif? Bagaimana akses data dan rapat berjalan? Ini penting untuk kesiapan bila demo berlanjut.
3. Bagi Masyarakat: Antisipasi Mobilitas dan Layanan Publik
Warga dan stakeholder sebaiknya memantau informasi layanan publik hari ini—apakah tetap jalan normal, ada penyesuaian jadwal, atau layanan daring sementara aktif.
Penutup — WFH sebagai Antisipasi Bijak dalam Krisis Mobilitas
“PNS Jakarta Pilih WFH Karena Demo”—Efek Nyata pada Sistem Kerja
Kebijakan WFH hari ini menunjukkan respons adaptif pemerintah terhadap gangguan situasional. Kesigapan dan fleksibilitas jadi kunci produktivitas tetap terjaga tanpa mengabaikan keamanan publik.
Momentum Evaluasi Sistem Kerja Modern
Langkah ini memperlihatkan peluang memperkuat model kerja hybrid lembaga pemerintahan. Reformasi sistem kerja, penguatan digitalisasi, dan kesiapan krisis ke depan bisa dibentuk dari situasi seperti ini.
