Demo Pati Terbesar 2025: Latar Belakang Pajak Naik 250% hingga Amarah Warga Memuncak
garisberita.com – Pada 13 Agustus 2025, ribuan warga Kabupaten Pati, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, memadati Alun‑Alun Pati dan area depan Pendopo. Aksi terpicu oleh keputusan Bupati Sudewo menaikkan PBB‑P2 hingga 250%, pertama kali dalam 14 tahun terakhir—sebuah langkah fiskal yang dinilai mendadak dan memberatkan masyarakat.
Kebijakan tersebut disepakati dalam pertemuan dengan camat dan perangkat desa (Pasopati) pada Mei 2025. Alasannya adalah meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur. Warga yang sebagian besar berpenghasilan dari sektor pertanian dan UMKM meradang karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Bupati sempat tampak arogan dengan menyatakan dirinya tak gentar meski ditantang demo dengan 5.000 atau bahkan 50.000 massa. Pernyataan ini menjadi viral dan menyulut kemarahan publik.
Tuntutan Warga Melesat: Dari Pembatalan PBB ke Desakan Lengserkan Bupati
1. Aksi Mencapai Puncak, Tuntutan Semakin Tajam
Walau kenaikan PBB dibatalkan pada 8 Agustus dan Bupati meminta maaf—“saya tidak menantang rakyat”—massa tetap melanjutkan aksi besar-besaran. Fokus tuntutan bergeser kepada lima permasalahan utama:
-
Bupati Sudewo mundur
-
Tolak kebijakan lima hari sekolah
-
Tolak renovasi Alun‑Alun senilai Rp2 miliar
-
Tolak pembongkaran Masjid alun‑alun bersejarah
-
Tolak proyek videotron seharga Rp1,39 miliar
2. Aksi Ricuh Muncul Ketika Harapan Bertemu Realita
Kericuhan terjadi saat massa memaksa masuk ke area Pendopo dan melempar botol serta menyobek pagar kantor. Lapangan berubah jadi medan demonstrasi emosional. Warga yang tadinya berharap dialog berubah ke eskalasi kemarahan akibat keterbatasan akses.
3. DPRD Tanggap, Pansus Hak Angket Puluhan Kasus
DPRD Pati akhirnya menanggapi tuntutan publik dengan membentuk Pansus Hak Angket untuk mengusut tuduhan maladministrasi dan kegagalan kepemimpinan Bupati Sudewo. Ini menjadi salah satu langkah politik penting dalam menyelesaikan krisis lokal.
Dampak Sosial, Politik, dan Ekonomi dari Gelombang Demo Ini
1. Solidaritas Terus Bangkit—Tak Hanya soal Pajak
Aksi ini diikuti elemen luas: mantan honorer RSUD Soewondo Pati yang di-PHK, guru honorer akibat regrouping sekolah, hingga warga yang prihatin dengan proyek pembangunan tak relevan. Isu PBB hanyalah pemicunya.
2. Realita Infrastruktur Dibayangi Kontroversi
Pemerintah daerah sebelumnya mendanai sehari-hari dan pembangunan infrastruktur via PBB, namun metrik sosial berubah drastis. Warga menilai alun-alun, videotron, dan pembongkaran masjid justru tidak prioritas saat kebutuhan dasar saja belum terpenuhi.
3. Krisis Kepercayaan Pemimpin Lokal
Pernyataan Bupati Sudewo yang menantang rakyat sampai pergantian pegawai honorer menimbulkan kesan bahwa pemerintahan tidak responsif terhadap aspirasi publik. Aksi besar ini adalah bentuk kehilangan kepercayaan warga terhadap kepemimpinan lokal.
Penutup
Ringkasan Aksi dan Resolusi Awal Krisis Demo Pati
Demo Pati 2025 menjadi salah satu unjuk rasa terbesar di Kabupaten Pati. Pemicu awalnya adalah keputusan meningkatkan PBB‑P2 sebesar 250%, menimbulkan kemarahan masyarakat pedesaan. Tuntutan berkembang meluas hingga menekan Bupati Sudewo mundur. Meskipun pajak dibatalkan, massa tetap menuntut pertanggungjawaban. DPRD merespons dengan membentuk pansus hak angket.
Harapan Keadilan dan Kepemimpinan Responsif Pasca-Demo
Diharapkan kejadian ini menjadi momentum awak baru bagi demokrasi lokal—di mana pemerintah daerah menjalankan kebijakan dengan pertimbangan publik, dialog terbuka, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Pemerintah diharapkan membuka ruang musyawarah, bukan hanya retorika.
