Hasto Bebas Berkat Prabowo, Apakah PDI‑P Tetap Kritis ke Pemerintah?
PDIP Anggap Amnesti untuk Hasto Hal Wajar dan Dinilai Tepat
garisberita.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekjennya, sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi hukum di Tanah Air. Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, menyatakan bahwa keputusan Presiden adalah tepat dan menunjukkan kepedulian terhadap ketidakadilan proses hukum yang sempat dialami Hasto.
PDIP bahkan menegaskan bahwa seharusnya putusan proses hukum terhadap Hasto bisa berakhir dengan vonis bebas jika berjalan fair. Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menyebut amnesti itu semestinya tidak diperlukan jika hukum ditegakkan dengan tepat sejak awal.
Koordinator hukum PDIP menilai bahwa kasus Hasto mengandung “nuansa politik” yang kuat dan amnesti adalah bentuk koreksi terhadap kemungkinan kriminalisasi politik.
Hasto Sebut Dirinya Jadi Korban Kriminalisasi karena Sikap Kritis
Hasto Kristiyanto sendiri mengklaim bahwa kasus yang menjeratnya adalah bentuk kriminalisasi atas sikap politiknya dan Partai. Sebelumnya, ia aktif menyampaikan suara politik tentang pelanggaran demokrasi, narasi yang dianggap mengganggu rezim saat itu.
Ia menegaskan bahwa sebagai warga negara, dan sebagai Sekjen PDIP, sudah menjadi tugasnya menyuarakan kepedulian terhadap demokrasi, penegakan hukum, dan penolakan penggunaan alat negara untuk kepentingan elektoral.
PDIP bahkan menolak keputusan praperadilan yang diajukan Hasto ditolak, sebab bukti di sidang dianggap tidak cukup menunjukkan keterlibatan hukum. Sehingga, dari internal partai, sikap ini mempertegas apa yang dipandang sebagai pembenaran hukum yang dipolitisasi.
Apakah PDIP Akan Tetap Kritis ke Pemerintah?
Momen amnesti Hasto otomatis mengubah peta politik: PDIP kini berada di posisi yang makin dekat dengan pemerintah Prabowo. Sidarto Danusubroto menyatakan arahan Megawati agar PDIP mendukung pemerintah, memperkuat stabilitas nasional.
Namun, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menolak anggapan PDIP akan melemahkan fungsi kontrol. Ia menyebut bahwa selama ini PDIP tetap kritis saat berkuasa, seperti di era Megawati maupun Jokowi.
Pakar politik dari Parameter Politik Indonesia menilai pemberian amnesti Hasto adalah bagian dari konsolidasi politik, dan bukan tak mungkin menjadi fondasi koalisi PDIP–Gerindra di masa depan, termasuk menjelang Pemilu 2029.
Penutup
Hasto bebas berkat Prabowo bukan sekadar kemenangan personal—itu membuka jalan baru dalam dinamika politik PDIP. Apakah partai ini akan tetap kritis atau memilih loyalitas sebagai mitra pemerintah, tergantung pada implementasi kebijakan dan bagaimana PDIP menyeimbangkan kontrol dengan kolaborasi.
Semoga momen ini menjadi refleksi bahwa kritik terhadap kekuasaan bukan kelemahan politik, tapi justru pilar demokrasi sejati. PDIP, meski mendukung pemerintah, tetap punya kewajiban moral mempertahankan hak demokratis masyarakat.
