Hasil Survei: Polri Jadi Lagu Teratas di Hati Publik
garisberita.com – Survei terbaru yang diselenggarakan oleh Rumah Politik Indonesia pada 22–26 Agustus 2025 berhasil memotret persepsi publik terhadap sejumlah lembaga penegak hukum. Hasilnya: Polri paling dipercaya publik, menempati posisi puncak dengan persentase 20,11% sebagai lembaga dengan kinerja terbaik secara umum.
Tak hanya unggul di kategori umum, survei ini juga menggali penilaian masyarakat terhadap penanganan isu spesifik. Misalnya, dalam hal penegakan kejahatan siber dan kriminalitas baru, Polri mencatat angka tinggi 22,32%, mendahului Kejaksaan Agung (22,29%) dan KPK (22,29%).
Kategori reformasi peradilan juga menjadi sorotan. Polri meraih 20,6%, hanya sedikit di belakang Kejaksaan Agung (20,9%) dan KPK (20,4%)—menunjukkan kepercayaan publik yang cukup merata di antara lembaga-lembaga ini.
Sedangkan di ranah pemberantasan korupsi, KPK sedikit unggul dengan 21,23%, diikuti dekat oleh Polri sebesar 21,20%, dan Kejaksaan dengan 21,17%.
Metode Survei & Reaksi Rumah Politik Indonesia
Dalam pelaksanaannya, survei ini melibatkan 1.525 responden di 34 provinsi Indonesia, dilakukan secara multistage random sampling dan tatap muka. Teknik sampling seperti ini memastikan hasil yang representatif dan dapat dijadikan tolok ukur persepsi nasional terhadap lembaga hukum.
Fernando Emas, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, menekankan bahwa keberhasilan Polri perlu disambut positif—namun tidak boleh membuat puas diri. Ia mengingatkan pentingnya konsistensi, terutama dengan konsep Polisi Presisi, agar Polri tetap mendapatkan tempat di hati masyarakat.
Desmen Rahmat, pakar hukum yang dihadirkan dalam survei, menambahkan bahwa hasil ini bisa jadi cermin dan masukan bagi pimpinan lembaga untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.
Polri vs Lembaga Lain: Perbandingan Citra & Kepercayaan Publik
1. Polri – Unggul di Banyak Sisi
Polri menjadi lembaga paling dipercaya publik secara keseluruhan (20,11%) dan unggul dalam isu khusus seperti kejahatan siber (22,32%). Ini menunjukkan publik melihat Polri cukup adaptif terhadap tantangan zaman.
2. KPK – Masih Dipercaya tapi Tipis
Walau kalah nomor satu di kategori umum, KPK masih mendulang kepercayaan kuat di ranah pemberantasan korupsi (21,23%), hanya sedikit lebih tinggi dari Polri (21,20%).
3. Kejaksaan Agung – Stabil, Tapi Ada di Belakang
Kejaksaan meraih angka kepercayaan cukup kompetitif di berbagai seleksi—20,5% secara umum, dan bahkan memimpin di urusan reformasi peradilan dengan 20,9%.
4. Pengadilan & MK – Perlu Berbenah
Dua lembaga ini tercatat paling bawah dari survei: Pengadilan (18,5% secara umum, 12,6% isu siber, 9,5% reformasi) dan MK (17,2%, 19,7%, 16,2%). Titik rendah ini dapat jadi sinyal penting untuk reformasi internal.
Konteks Sejarah: Bagaimana Kepercayaan Publik Terhadap Polri Berkembang
Publik sempat skeptis terhadap Polri, terutama setelah rentetan kasus berat—termasuk tragedi Kanjuruhan dan kasus penyalahgunaan sabu oleh oknum—menyebabkan kepercayaan sempat turun drastis di bawah 50%.
Namun kini, survei dari Indikator Politik Indonesia (2023) mencatat kepercayaan publik terhadap Polri telah naik kembali hingga 72–73%, sebagai hasil dari reformasi internal dan penindakan tegas terhadap pelanggaran anggota.
Survei terbaru dari Rumah Politik Indonesia semakin mempertegas pemulihan citra tersebut—bahkan menjadikannya lembaga penegak hukum paling dipercaya publik saat ini.
Tantangan ke Depan & Tugas Lembaga Penegak Hukum
Dengan capaian ini, Polri menghadapi tantangan besar: how to sustain trust. Fernando Emas menekankan pentingnya kesinambungan program seperti Polisi Presisi dan peningkatan teknologi serta sumber daya manusia.
Di sisi lain, KPK dan Kejaksaan harus menjaga momentum dan meningkatkan transparansi untuk memperkuat persepsi publik bahwa mereka juga unggul dalam penegakan hukum modern.
Sedangkan Pengadilan dan MK perlu introspeksi mendalam—dengan memperbaiki respons publik lewat reformasi prosedur dan komunikasi yang lebih terbuka.
Penutup — Refleksi, Aksi, dan Masa Depan Kepercayaan Publik
Survei ini bukan sekadar angka: ini alarm sekaligus euforia. Polri paling dipercaya publik adalah hasil positif yang harus dijawab dengan konsistensi dan reformasi nyata. Apa pun perannya, seluruh lembaga penegak hukum harus tetap waspada dan responsif terhadap harapan masyarakat.
H3: Jaga Kepercayaan atau Kalah oleh Persepsi
Kepercayaan publik itu mahal—dan mudah hilang. Lembaga hukum harus terus membangun reputasi lewat tindakan konsisten dan akuntabel.
H3: Kolaborasi adalah Kunci Reformasi
Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung perlu kolaborasi strategis untuk memperkuat sistem hukum secara holistik—bukan berkompetisi dalam persepsi, tapi bekerja bareng untuk menegakkan keadilan.
